169

Belakangan ini ramai pembicaraan tentang penangkapan atau jemput paksa yang dilakukan oleh kepolisian. Konsul Hukum Garwita akan memberikan ulasan singkat mengenai prosedur penangkapan yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 20 KUHAP).

Siapa yang berwenang melakukan penangkapan?

Sesuai Pasal 16 KUHAP, dalam tahap penyelidikan maka penyidik berwenang melakukan penangkapan. Sedangkan, dalam tahap penyidikan, penyidik dan pembantu penyidik berwenang melakukan penangkapan. Perlu diingat bahwa dalam melakukan penangkapan penyidik harus berdasarkan bukti pemulaan yang cukup.

Dalam melakukan penangkapan, penyidik tidak bisa sembarangan. Polisi yang bertugas melakukan penangkapan setidaknya harus memiliki tiga (3) syarat. Pertama, memiliki surat perintah. Kedua, identitas polisi yang bertugas harus lengkap. Ketiga, identitas tersangka yang ditangkap harus jelas.

Prosedur penangkapan diatur di dalam KUHAP dengan tujuan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang di dalam tahap penyelidikan atau penyidikan.

Penulis: Ninda

Prosedur Penangkapan

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *